TENTANG MEDP

A.    Latar Belakang

Madrasah Education Development Projrect (MEDP) merupakan salah satu proyek bantuan luar negeri yaitu Asian Development Bank (ADB) dengan program utamanya yaitu:

  1. Pengembangan profesionalisme guru sesuai dengan standar nasional;
  2. Peningkatan mutu sumber belajar dan fasilitas pembelajaran sesuai dengan standar nasional;
  3. Peningkatan efisiensi internal sesuai dengan standar nasional; dan
  4. Penguatan tata kelola, manajemen dan keberlanjutan pendidikan madrasah sesuai dengan standar nasional.

Dengan demikian, madrasah diharapkan dapat meningkatkan jenjang akreditasinya serta dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan kepada siswanya. Sehingga madrasah menjadi lembaga yang berdaya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan dan setara dengan lulusan sekolah lain.

Untuk melaksanakan program-program tersebut madrasah yang menjadi sasaran MEDP menyusun rencana dalam bentuk Madrasah Development Plan (MDP) yang berisi rencana kegiatan fisik (pembangunan/rehabilitasi gedung dan furnitur beserta perlengkapan untuk: ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, klinik;  dan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia (pengelola yayasan, kepala madrasah, guru, dan siswa). Penyaluran dana kepada madrasah untuk membiayai MDP melalui Block Grants. Dana Block Grants yang disalurkan kepada madrasah ditampung dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama yang sumber dananya dari pinjaman Asian Development bank (ADB) yang memerlukan penanganan khusus sehingga perlu ada panduan yang jelas.

B.     Dasar Pemikiran

Madrasah Edcation Development Project (MEDP) dibiayai dengan dana pinjaman ADB sebesar SDR 33,6 juta (eq.dengan USD 50,0 juta USD) dan dana pendamping dari Pemerintah Indonesia sebesar USD 21,4 juta yang berasal dari dana APBN. Penggunaan dana pinjaman MEDP antara pemerintah dan ADB diatur dalam Loan Agreement, yaitu ADB Loan No: 2294-INO(SF).

MEDP dilaksanakan oleh Departemen Agama, mencakup 27 kabupaten di tiga provinsi. Dalam proyek ini dilaksanakan pengadaan barang dan jasa seluruh unit pelaksana MEDP, baik Pusat, Propinsi dan Kabupaten. Pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan dana pinjaman ADB dan/atau dana pendamping yang berasal dari APBN dengan syarat harus mengikuti ketentuan dan prosedur pemerintah dan ADB.

Pedoman pengadaan barang dan jasa pada MEDP ini dimaksudkan untuk membantu seluruh pengelola MEDP mengenal segala ketentuan, prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan dan prosedur pemerintah dan ADB yang berlaku untuk MEDP sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan lancar.

C.    Tujuan Penyusunan Panduan

 1.      Tujuan Umum

Pelaksanaan program MEDP berhubungan dengan pembangunan sarana fisik, pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan yang kompleks, maka diperlukan panduan berupa pedoman pelaksanaan block grant untuk melaksanakan konstruksi, pengadaan barang dan jasa secara jelas. Tujuan panduan ini adalah untuk menyamakan pola pikir, pengertian, langkah, dan memberikan pedoman teknis dan administratif yang jelas sehingga memudahkan bagi pihak proyek, konsultan dan pihak madrasah dalam melaksanakan proses pembangunan sarana fisik dan pengadaan barang dan jasa dengan sebaik-baiknya.

2.      Tujuan Khusus

  1. Menjadi rujukan para pelaksana program MEDP dalam merencanakan program block grant ;
  2. Menjadi rujukan para pelaksana program MEDP, khususnya di madrasah dalam melaksanakan program block grant untuk semua tahapan kegiatan, dan
  3. Menjadi rujukan para pelaksana program MEDP mulai dari CPMU, PCU, DCU dan madrasah dalam memberikan penilaian kinerja pelaksanaan, baik yang berkaitan dengan waktu, program dan biayanya.
    C.    Dasar Hukum
  1.  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009 (Bagian IV Bab 27 butir C arah kebijakan Nomor 19 dan Bagian IV Bab 27 butir D program-program pembangunan);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006;
  5. Keputusan Presiden No. 16 tahun 1994 jo. Keppres No.24 tahun 1995 pasal 34 ayat 1, 2, dan 5 tentang Penyelenggaraan Pembukuan;
  6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
  7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
  8. Keputusan Menteri Keuangan No. 332/MK/V/9/1968 tentang Buku Kas Umum dan Tata Cara Mengerjakan;
  9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-61/PB/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Loan ADB No. 2294-INO(SF) Proyek Pengembangan Pendidikan Madrasah (Madrasah Education Development Project/MEDP) yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-12/PB02009 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-61/PB/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Loan ADB No. 2294-INO(SF) Proyek Pengembangan Pendidikan Madrasah (Madrasah Education Development Project/MEDP);
  10. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Nomor Dj.II/47/2007 tanggal 14 Februari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2007;
  11. Loan Agreement antara Pemerintah Republik Indonesia dan Asian Development Bank (ADB) Nomor 2294-INO (SF) tanggal 15 Maret 2007 tentang Madrasah Education Development Project (

D.    Ruang Lingkup

  1. Pengertian, sifat dan penggunaan block grant
  2. Kriteria madrasah penerima block grant
  3. Jumlah madrasah penerima block grant
    1. Tugas dan fungsi institusi di lingkungan Departemen Agama dalam program block grant
    2. Penyaluran, penggunaan dan pelaporan block grant
    3. Macam, mekanisme dan bentuk laporan
    4. Monitoring dan Evaluasi serta Auditing


BLOCKGRANTS UNTUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MADRASAH

  1. 1.      Tujuan Pemberian Blockgrant .

 Dalam rangka pengembangan kelembagaan madrasah, Departemen Agama Pusat menyediakan dana untuk dimanfaatkan sesuai dengan formula dan bidang garapan tertentu yang telah ditetapkan pemerintah .     Dana tersebut berupa Blockgrant yang diberikan ke madrasah, yang merupakan salah satu sumber dana untuk membiayai Madrasah Development Plan yang berasal dari dana pinjaman proyek  (ADB  Loan No 2294 INO(SF).

Blockgrant digunakan untuk:

  1. Sarana / prasarana  (Peningkatan Fasilitas Pembelajaran, Sumber Belajar dan    materi Pembelajaran);
  2. Peningkatan Profesionalisme Guru;
  3. Peningkatan   Effisiensi Kinerja Internal.
  4. Penguatan Tata Kelola, Manajemen dan Keberlanjutan Madrasah.

Pemberian blockgrant pada setiap madrasah tidak harus sama, alokasinya berdasarkan Rencana Pengembangan Madrasah (Madrasah Development Plan/MDP) yang diajukan madrasah dan telah dievaluasi yang dilakukan CPMU, dengan kriteria yang obyektif. Periode MDP  empat tahun, pemberian dana dilakukan tiap tahun  (annually), tidak sekaligus.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s